PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Pengurus Daerah Keluarga Alumni Gadjah Mada (Pengda Kagama) Provinsi Lampung menggelar Focus Grup Discusion (FGD) Policy Brief Untuk Gubernur Lampung periode 2025-2030.
FGD membahas lima bidang strategis dalam pembangunan Lampung, yakni ketahanan pangan, ekonomi dan keuangan, kesehatan, bencana dan lingkungan, serta pariwisata.
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, Sabtu, 22 Februari 2025. Dihadiri oleh Ketua Pengda Kagama Lampung Nanang Purus Subendro, jajaran pengurus Pengda, Pengcab se-Lampung, para narasumber, penanggap dan moderator.
Dalam sambutannya, Nanang Purus Subendro menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi Kagama kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Lampung. Kagama Lampung memiliki anggota dengan keahlian di berbagai bidang. Melalui FGD ini, para pakar Kagama menyumbangkan ide dan pemikiran terkait kebijakan untuk direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami berharap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari FGD ini dapat membantu Gubernur Lampung dalam membuat keputusan yang tepat untuk kemajuan Provinsi Lampung,” kata Nanang.
Bidang ketahanan pangan menghadirkan narasumber Praktisi Industri Pertanian Fauzan Khumadi. Dia menyampaikan materi tentang “Meningkatkan Produksi dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung”.
Pembahasan ketahanan pangan Lampung ini menghadirkan penanggap yang juga merupakan pakar dan praktisi di bidang pertanian dan peternakan, yakni Nanang Purus Subendro (owner PT Indo Prima Beef di Lampung), Hasriadi Mat Akin (Guru Besar Ilmu Penyakit Tumbuhan dan Bioteknologi Proteksi Tanaman), I Gede Swibawa (Guru Besar Proteksi Tanaman), Donni Muksydayan (Kepala Karantina Lampung), dan Bambang Irawan dengan kepakaran di bidang teknik lingkungan.
Ketahanan Pangan Berbasis Singkong
Pembahasan ketahanan pangan menyoroti tentang pentingnya kebijakan mendorong diversifikasi pangan, terutama menjadikan olahan singkong sebagai pengganti nasi.
Menurut Fauzan, Lampung merupakan salah satu penghasil singkong terbesar di Indonesia. Selama ini para petani hanya menjual hasil panen singkong segar ke pabrik maupun ke pasar.
“Para petani singkong dan UMKM Lampung harus didorong untuk mengembangkan produk-produk turunan singkong, seperti tepung mocaf, keripik singkong, atau bioetanol sehingga punya nilai jual yang lebih tinggi,” katanya.
Para penanggap juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat branding singkong Lampung sebagai produk unggulan berkualitas tinggi, menjaga kestabilan harga singkong, meningkatkan promosi produk pangan asal singkong, serta membantu petani dan UMKM mengakses pasar ekspor. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pakar pertanian dan pengolahan pangan di perguruan tinggi agar mendapatkan varietas singkong unggul, dan ragam produk olahan singkong melalui teknologi tepat guna.
Untuk mengubah cara pandang petani dan masyarakat tentang ketahan pangan berbasis singkong, maka perlu digalakkan gerakan “One Day No Rice” yang diganti dengan “A Day With Cassava”.
Untuk bidang ekonomi dan keuangan menghadirkan narasumber Saring Suhendro yang memaparkan tentang “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Menghadirkan penanggap Ayi Ahadiat, Marselina, dan Riskha Tri Budiarti.
Bidang kesehatan menghadirkan narasumber Noviansyah, menyampaikan materi tentang “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan di Provinsi Lampung” dengan penanggap Evi Kurniawati, Dyah Wulan Sumekar, Suryantana, dan Anwar Fuadi.
Keempat, bencana dan lingkungan, menghadirkan narasumber Dyah Indriana Kusumastuti dengan materi ‘Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Respons terhadap Bencana Alam dan Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan”. Bidang ini menghadirkan penanggap Triguyono, Endro Prasetyo Wahono, dan G. Nugroho.
Kelima, bidang pariwisata yang menghadirkan narasumber Enggar Dwi Cahyo, menyampaikan materi “Meningkatkan Potensi Pariwisata di Provinsi Lampung dan Mengoptimalkan Pengelolaan Destinasi Wisata’. Menghadirkan penanggap Budi Rahman, Arief Nugroho, dan Tri Umaryani.
Dalam FGD, para narasumber, penanggap dan peserta diskusi berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Ketua Panitia FGD, Nuning Nurcahayani menyatakan, melalui FGD ini, Kagama Lampung mendukung pengembangan kebijakan berbasis pengetahuan dan pengalaman dalam membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat. (UNI/R-1)