PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (30/6/2025), dari Command Center Lt. 2, Kantor Gubernur Lampung. Rakor ini membahas tiga isu utama: percepatan pembangunan tiga juta rumah per tahun, evaluasi program kesehatan gratis, dan pengendalian inflasi daerah.
Rapat yang terbagi dalam tiga sesi itu dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Sesi pertama diisi paparan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., terkait target pembangunan 3 juta rumah yang terdiri dari 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.
Dirjen Imran menyampaikan arahan penting kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak ragu mengalokasikan anggaran pembangunan rumah tidak layak huni, mendorong penerbitan regulasi pembebasan BPHTB dan PBG, serta melibatkan sektor swasta melalui CSR dalam pembangunan rumah rakyat. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas rumah subsidi serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.
“Saya harap semua Pemda segera melaporkan ketersediaan lahan agar target 3 juta rumah bisa segera diwujudkan,” ujar Imran.
Pada sesi kedua, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan evaluasi program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) yang dimulai sejak Februari 2025 dengan target menjangkau 280 juta masyarakat. Ia menyebut Provinsi Lampung telah menjangkau lebih dari 9,5 juta penerima manfaat atau 73,03 persen dari total target.
“Mohon dukungan penuh kepala daerah agar target 50 juta masyarakat tahun ini bisa tercapai,” kata Budi.
Sementara itu, dalam sesi ketiga, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membahas tren inflasi daerah. Provinsi Lampung dilaporkan mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) berkat penurunan harga bawang putih, cabai merah, dan beras.
Namun, Kabupaten Tulang Bawang tercatat mengalami kenaikan IPH tertinggi di Lampung akibat naiknya harga cabai rawit dan daging ayam ras. Amalia juga menekankan perlunya perhatian pada harga minyak goreng dan beras yang masih tinggi.
Tomsi Tohir menegaskan pentingnya enam langkah konkret pengendalian inflasi daerah seperti operasi pasar murah, sidak pasar, dan realisasi belanja tak terduga (BTT). Ia memberikan apresiasi kepada Pemda yang menjalankan langkah-langkah tersebut secara aktif.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada daerah yang telah sungguh-sungguh menjalankan upaya pengendalian inflasi,” ungkap Tomsi.
Dua kabupaten di Lampung yakni Pringsewu dan Lampung Tengah turut menerima apresiasi nasional karena telah menerapkan 4–5 dari 6 langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga di daerahnya.
Recent Comments