PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Gabungan asosiasi perumahan di Lampung mengadakan pertemuan konsolidasi untuk membahas isu terkini mengenai ketersediaan kuota rumah subsidi di wilayah Lampung.
Pertemuan pada Selasa, 30 Juli 2024 ini, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi pengembang perumahan, seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pernukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), dan Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi).
Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas sejumlah tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah subsidi. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah terbatasnya kuota rumah subsidi yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung.
Tri Joko Margono selaku Ketua DPD Himperra Lampung menyampaikan, keterbatasan kuota rumah subsidi menjadi kendala bagi para pengembang perumahan rakyat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak.
“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat meningkatkan alokasi kuota rumah subsidi untuk Lampung,” kata Joko.
Sementara, Ketua DPD REI Lampung, Urianto Muslimin menambahkan sektor real estate juga sangat mempengaruhi 180 sektor bisnis turunannya, serta pekerja lokal akan terimbas jika kouta perumahan subsidi tidak ditambah.
Hal senada disampaikan oleh Ketua ASPERI Lampung Yudi Handoko. Menurutnya, pada 2023 realisasi rumah subsidi secara nasional mencapai 220.000 unit, khusus di Lampung hampir 4.000 Unit.
Namun, pada 2024 kuota nasional turun, hanya 166.000 unit, dengan realisasi rumah subsidi di Provinsi Lampung tidak lebih dari 2.000 unit pada semester 1 tahun ini.
“Jadi memang kebutuhan rumah subsidi di Lampung masih tinggi, maka perlu ditambahkan kuotanya,” ujar Yudi.
Ketua Apersi Lampung, Mario Aryanto menjelaskan, banyak masyarakat Lampung dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah belum memiliki rumah. Jika tidak ada rumah subsidi atau dibangun rumah komersil, mungkin akan sulit terserap dengan suku bunga tinggi. Efeknya masyarakat akan sulit memiliki rumah sendiri.
Hampir setiap tahun permasalahan kuota rumah subsidi menjadi isu nasional. Perlu upaya bersama dengan stakeholder untuk mencari solusi dan terobosan dari permasalahan rumah subsidi ini, apalagi dalam janji kampanye presiden terpilih Prabowo-Gibran mengusung Program 3 Juta Rumah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, para peserta sepakat untuk membentuk tim kerja yang bertugas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah subsidi di Lampung.
Semua Asosiasi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Lampung. (RLS/R-1)
Recent Comments