PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema Upaya Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2025, yang dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kantor Badan Kesbangpol, Rabu (11/6/2025).
FGD ini merupakan penjabaran dari visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025–2045, dan mendukung misi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Adanya IDI sangat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan demokrasi ke depannya,” ujar M. Firsada.
Ia menegaskan bahwa pembangunan politik memiliki nilai strategis yang sejajar dengan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Stabilitas politik, menurutnya, adalah fondasi bagi kebijakan yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan.
IDI sendiri merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk menilai kualitas demokrasi di tingkat provinsi. Penyusunannya melibatkan tiga aspek utama :
- Kebebasan (7 indikator)
- Kesetaraan (7 indikator)
- Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator)
“Kita berusaha menjaga tiga variabel ini agar nilainya tidak turun. Semua pihak harus bersinergi untuk menjaga dan meningkatkannya,” tambah Firsada.
Ia juga menyoroti pentingnya peran akademisi, aktivis, partai politik, media, dan unsur masyarakat lainnya dalam mendorong capaian IDI.
“Kalau angka IDI kita masih di angka 78,32, berarti belum ada kemajuan signifikan. Maka dari itu, mari kita tingkatkan bersama,” tegasnya.
FGD ini diharapkan dapat menghasilkan saran intervensi konkret bagi indikator yang nilainya masih rendah. Sinergi antara lembaga, instansi, dan perangkat daerah sangat dibutuhkan agar Provinsi Lampung bisa mencapai indeks demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.
Recent Comments