PORTALLNEWS.ID ( BANDAR LAMPUNG ) – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum). Sebanyak 2.651 anggota Linmas disiapkan menjadi kader yang mewakili desa dan kelurahan untuk membantu mendeteksi persoalan sosial serta memperluas kesadaran hukum masyarakat.
Program tersebut menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan nasional sebelum diterapkan lebih luas di seluruh Indonesia pada 2027.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, penguatan Masdarkum dan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) bertujuan meningkatkan efektivitas, koordinasi, profesionalitas, serta kesejahteraan anggota Linmas.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung dalam rangka Masyarakat Sadar Hukum di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Menurut Mirza, Linmas memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, anggota Linmas kerap membantu menyosialisasikan program pemerintah serta menjadi pihak pertama yang hadir ketika terjadi kebakaran, bencana, maupun gangguan keamanan.
Karena itu, ia berharap Aslinmas dapat menjadi wadah koordinasi dan penyampaian aspirasi sekaligus memperkuat kapasitas serta kesejahteraan anggota Linmas.
“Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa,” kata Mirza.
Ia menjelaskan, melalui Masdarkum, anggota Linmas diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, berbagai persoalan di tingkat desa dapat diketahui lebih dini dan dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan.
Mirza mengungkapkan, jumlah anggota Satlinmas beserta unsur pendukung di Lampung mencapai sekitar 88.000 orang. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota mengonsolidasikan potensi tersebut agar dapat mendukung ketertiban, perlindungan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Sementara itu, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari program Jaga Desa Kejaksaan.
Sebanyak 2.651 kader dari unsur Linmas akan disiapkan untuk mewakili desa dan kelurahan di seluruh Lampung. Mereka akan mendapatkan pelatihan pemahaman hukum, pengamatan kondisi sosial, serta kemampuan teknologi informasi.
Danang menegaskan, kader Masdarkum bukan aparat penegak hukum, penyelidik, ataupun penyidik. Mereka bertugas secara sukarela mengamati, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat melalui aplikasi yang disiapkan Kejaksaan.
Pelatihan kader dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota dengan lebih dari 90 kelas. Peserta akan diseleksi berdasarkan sejumlah persyaratan, di antaranya berusia maksimal 45 tahun, mampu menggunakan teknologi informasi, serta memiliki perangkat komunikasi sesuai standar.
Evaluasi awal program direncanakan hingga akhir Desember 2026. Pada 28 Desember, Kejaksaan bersama para pemangku kepentingan akan menggelar forum diskusi kelompok untuk mengevaluasi informasi yang dihimpun dan merumuskan penyempurnaan pelaksanaan program.
Selain memperluas kesadaran hukum, Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan kesejahteraan anggota Linmas melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga, antara lain Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka akses pemberdayaan usaha dan pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Mekaar, serta peluang keterlibatan anggota Linmas dalam jaringan usaha RPK.
Dengan penguatan Aslinmas dan pelaksanaan Masdarkum, Pemprov Lampung berharap pelayanan hukum semakin dekat dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Program ini juga diharapkan mempercepat deteksi persoalan sosial sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan anggota Linmas.

Recent Comments