Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Malahayati
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Pidato seorang pemimpin memiliki bobot yang berbeda dengan percakapan sehari-hari. Setiap angka yang diucapkan akan dianggap sebagai informasi yang telah melalui proses perhitungan, bukan sekadar ilustrasi untuk membangkitkan semangat. Karena itu, ketika muncul pernyataan bahwa satu penggilingan padi dapat menghasilkan Rp2 triliun per bulan, publik memiliki alasan yang sah untuk mempertanyakan logika di balik angka tersebut. Pertanyaan itu bukan lahir dari sikap pesimistis, melainkan dari kebutuhan agar kebijakan dan komunikasi publik tetap berpijak pada kenyataan ekonomi.
Nilai Rp2 triliun per bulan adalah angka yang sangat besar. Jika diasumsikan berasal dari penjualan beras dengan harga rata-rata Rp14.000 per kilogram, maka penggilingan harus menjual sekitar 143 ribu ton beras setiap bulan. Dengan rendemen penggilingan sekitar 65 persen, kebutuhan gabah mencapai hampir 220 ribu ton setiap bulan. Artinya, setiap hari harus tersedia lebih dari 7.000 ton gabah untuk diproses. Volume sebesar itu bukan sekadar persoalan memiliki mesin yang canggih, melainkan soal kemampuan mengelola rantai pasok yang luar biasa besar dan rumit.
Agar pasokan tersebut tersedia secara berkelanjutan, diperlukan hamparan sawah yang sangat luas. Dengan produktivitas rata-rata lima hingga enam ton gabah per hektare setiap panen, kebutuhan lahannya diperkirakan berada pada kisaran lebih dari seratus ribu hektare hingga sekitar dua ratus lima puluh ribu hektare, bergantung pada jumlah musim tanam setiap tahun. Luas itu melibatkan ratusan ribu petani, ribuan kelompok tani, jaringan irigasi, pengangkutan, gudang, serta sistem pembelian yang tertata. Sulit membayangkan semua itu hanya berada di bawah satu penggilingan padi sebagaimana dipahami masyarakat pada umumnya.
Persoalan berikutnya adalah penggunaan istilah “penghasilan”. Dalam dunia usaha, penghasilan sering dimaknai sebagai omzet, padahal omzet berbeda dengan laba. Omzet adalah seluruh nilai penjualan sebelum dikurangi biaya operasional, pembelian gabah, tenaga kerja, transportasi, penyusutan mesin, bunga pinjaman, hingga pajak. Jika yang dimaksud adalah omzet Rp2 triliun per bulan, angka tersebut memang sangat besar tetapi masih lebih mungkin dicapai oleh sebuah kelompok usaha yang memiliki banyak fasilitas produksi dan jaringan distribusi nasional. Namun apabila yang dimaksud adalah laba bersih Rp2 triliun setiap bulan, maka klaim itu menjadi jauh lebih sulit diterima karena skala bisnis yang dibutuhkan akan melampaui penggilingan padi biasa.
Pernyataan yang terlalu spektakuler memang mudah menarik perhatian. Di era media sosial, angka fantastis lebih cepat menyebar dibandingkan penjelasan yang rinci. Namun komunikasi publik bukanlah perlombaan menciptakan sensasi. Kepercayaan masyarakat justru dibangun melalui data yang dapat diuji, istilah yang tepat, dan penjelasan yang mudah dipahami. Ketika sebuah angka terdengar jauh dari realitas produksi, masyarakat akan mulai menghitung sendiri. Dari situlah muncul keraguan yang sebenarnya dapat dihindari sejak awal.
Indonesia memang memiliki jutaan hektare sawah dan merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Akan tetapi, luas lahan nasional tidak otomatis berarti satu perusahaan dapat menguasai seluruh hasil panennya. Produksi padi tersebar di banyak daerah dengan musim tanam yang berbeda, kualitas gabah yang tidak seragam, serta kebutuhan konsumsi yang terus berjalan.
Selain itu, gabah juga dibeli oleh banyak pelaku usaha lain, mulai dari penggilingan kecil, koperasi, pedagang, hingga perusahaan besar. Oleh sebab itu, mengumpulkan ratusan ribu ton gabah setiap bulan memerlukan jaringan yang sangat luas, modal kerja yang sangat besar, serta kemampuan logistik yang tidak dimiliki oleh satu penggilingan pada umumnya.
Optimisme dalam membangun sektor pertanian tentu patut dihargai. Tidak ada yang salah dengan cita-cita meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, atau mendorong modernisasi industri penggilingan. Akan tetapi, optimisme akan lebih kuat apabila didukung oleh data yang realistis. Masyarakat lebih mudah percaya pada target yang dapat dihitung daripada angka yang terdengar luar biasa tetapi sulit dijelaskan. Kredibilitas kebijakan justru tumbuh ketika fakta berbicara lebih keras daripada retorika.
Persoalan ini bukan sekadar tentang benar atau salahnya sebuah angka. Yang lebih penting adalah menjaga kualitas komunikasi publik. Pemimpin boleh menggunakan bahasa yang membangkitkan semangat, tetapi semangat tidak boleh mengorbankan akurasi. Angka yang keluar dari mimbar resmi memiliki konsekuensi karena akan menjadi rujukan bagi pelaku usaha, akademisi, investor, dan masyarakat luas. Ketika angka itu tidak sejalan dengan logika produksi, yang dipertanyakan bukan hanya isi pidatonya, tetapi juga proses penyusunan informasi yang mendasarinya.
Publik tentu berharap setiap pernyataan mengenai ekonomi nasional berdiri di atas perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab membangun kepercayaan jauh lebih sulit daripada mengucapkan angka yang terdengar mengagumkan. Dan ketika sebuah klaim terasa terlalu jauh dari kenyataan, wajar jika masyarakat hanya bisa menggelengkan kepala sambil bertanya, “Mimpi Apa Koplak?”
Salam Waras (R-2)
Recent Comments