PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Selasa (10/6/2025).
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bahwa kegiatan pemerintah daerah kini kembali diperbolehkan digelar di hotel.
“Silakan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyelenggarakan rapat dan pertemuan di hotel, sebagaimana telah disampaikan Pak Menteri secara terbuka,” ujar Wamendagri.
Namun, Bima menekankan kegiatan tersebut harus memenuhi sejumlah syarat yakni memiliki urgensi dan substansi yang jelas, bukan sekadar formalitas dan frekuensinya dibatasi sesuai kebutuhan.
Ia menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal, terutama sektor perhotelan dan pariwisata, yang terdampak akibat pembatasan kegiatan selama ini.
“Ekosistem hotel dan pariwisata harus kembali hidup. Ini juga mencegah PHK dan penurunan pendapatan daerah,” tambahnya.
Bima juga meminta kepala daerah menyesuaikan kebijakan ini dengan kondisi daerah masing-masing.
“Silakan pelajari data dan sesuaikan. Tidak semua daerah harus langsung mengikuti jika belum mendesak,” tegasnya.
Inflasi Mei 2025 Turun, Lampung Catat Deflasi
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa secara historis, bulan Mei cenderung mengalami inflasi. Namun, Mei 2025 justru mencatat deflasi sebesar 0,37 persen, terendah dalam lima tahun terakhir.
Komoditas penyumbang inflasi terbesar di Mei 2025 berasal dari harga bergejolak: tomat, beras, dan timun dan Komponen inti tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk
Menurut Puji berdasarkan data pencatatan SP2KP per 5 Juni 2025 menunjukkan bahwa 12 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH),1 provinsi stabil dan 25 provinsi mengalami penurunan IPH.
Komoditas yang dominan menaikkan IPH di 12 provinsi tersebut antara lain adalah beras dan daging ayam ras. Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Recent Comments