PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (20/7/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, diikuti Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, bersama jajaran terkait.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi nasional dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga pekan ketiga Juli 2026. Berdasarkan data BPS, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, dengan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, serta sigaret kretek mesin.
Selain itu, harga beras masih menunjukkan tren kenaikan. BPS mencatat harga beras medium terus meningkat selama empat bulan berturut-turut sejak April 2026, sedangkan beras premium mengalami kenaikan sejak Maret 2026. Hingga pekan ketiga Juli, harga rata-rata beras premium mencapai Rp16.313 per kilogram, atau naik 0,42 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, menjelaskan berbagai langkah yang dilakukan Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Upaya tersebut meliputi optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan distribusi hingga wilayah terpencil, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan biaya logistik.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta Bulog segera mengoptimalkan penyaluran stok beras pemerintah agar mampu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
“Stok beras pemerintah harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menekan kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat,” tegas Tomsi.
Ia juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah bersama Bulog untuk terus memperkuat koordinasi, memantau perkembangan harga secara berkala, serta mengambil langkah antisipatif guna memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga tetap terkendali.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.