Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati Lampung
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Pagi itu, dua sahabat yang punya kebiasaan minum kopi di warung Bi Cik pinggir jalan berjumpa; mulailah “kelakar Palembang” mereka berdua dimulai; “Apo kau dak raso, perasoan ku tiap ganti pemimpin, ujung-ujung nyo samo bae,” ujar Beni sambil mengaduk kopi encer setengah gelas, maklum kuli panggul ini belum dapat uang masuk.
“Oeee..teraso Yung,” balas Yusri, nyengir pahit. “Waktu kampanye bae cak hebat nian ngomongnyo. Janji ini, janji itu. Tapi sudah duduk di kursi, dak kejingokan jugo bedanyo samo yang lamo.”
Beni ngangguk pelan. “Kito ni berharap jugo sebenernyo. Siapo tau ado angin baru, ado perubahan. Tapi kenyatoannyo, jalan berlubang tetap bae lubang, ngantri solar masih mak la, harga segalo mecem kebutuan edup makin naek bae, pelayanan masih cak dulu tu la.”
Yusri mendesah. “Kadang kito ni dak tau lagi harus percaya samo siapo. Masyarakat ni jauh lebih maju pikiran nyo, tapi sistemnyo tetap samo. Dak cak bergerak,” Beni tersenyum getir. “Yo sudah, Yung. Kito cuman pacak mbahas bae. Tapi hati kecik tetap berharap, walau sering kecewa.”
“Bener, Ben. Hidup ni harus ado harapan jugo, walau ujung-ujung nyo kadang… samo bae, cak lamo tu la”
Ungkapan “ujung-ujung nyo samo bae” dalam bahasa Palembang mengandung kritik sosial yang tajam terhadap dinamika pergantian pemimpin yang tidak menghasilkan perubahan berarti. Dalam masyarakat yang mengalami siklus pergantian kekuasaan, baik pada tingkat lokal maupun nasional, ungkapan ini menjadi penanda kekecewaan kolektif ketika harapan akan perbaikan terhalang oleh pola lama yang terus berulang. Dari sudut pandang sosiologi kontemporer, ungkapan ini bukan hanya ekspresi frustrasi, tetapi juga cermin atas relasi kuasa, struktur sosial, dan budaya politik yang memengaruhi cara masyarakat menilai legitimasi dan efektivitas pemimpin.
Dalam kerangka teori struktur dan agensi, kondisi “samo bae” muncul ketika struktur kekuasaan yang mengakar begitu kuat sehingga pergantian individu tidak mampu mengubah arah kebijakan, pola interaksi, atau nilai yang mendasari pengambilan keputusan. Pemimpin baru sering kali masuk ke dalam sistem yang sudah mapan, di mana norma, kepentingan, serta jaringan sosial-politik telah terbentuk dan saling mengikat. Ketika seorang pemimpin berusaha melakukan perubahan, ia kerap berhadapan dengan resistensi struktural yang membuat agenda pembaruan menjadi sulit diwujudkan. Pada akhirnya, meski wajah berganti, pola kekuasaan tetap berjalan seperti sebelumnya. Di sini, masyarakat menangkap bahwa perubahan hanya terjadi pada permukaan, sementara inti masalah tetap bertahan
Di sisi lain, budaya politik juga memainkan peran penting dalam mempertahankan keadaan “samo bae”. Dalam banyak komunitas, terdapat kebiasaan untuk melihat pemimpin sebagai figur simbolik yang memiliki jarak dengan masyarakat. Akibatnya, partisipasi publik tidak berkembang menjadi tekanan sosial yang kuat untuk mendorong reformasi. Tanpa pengawasan dari masyarakat, pemimpin cenderung mengikuti pola birokrasi yang sudah ada, memastikan bahwa status quo tetap aman. Inilah yang menyebabkan berulangnya siklus kekecewaan, di mana masyarakat berharap pemimpin baru dapat membawa angin segar, tetapi realitas politik justru menempatkan mereka dalam pusaran kepentingan lama yang sulit diubah.
Dari perspektif sosiologi kritis, ungkapan itu juga menggambarkan bagaimana ideologi dominan bekerja meredam potensi perubahan. Ketika masyarakat dikondisikan untuk menerima keadaan sebagai sesuatu yang “memang sudah begini dari dulu”, maka kritik sosial menjadi tumpul. Pola pikir seperti ini dikenal sebagai hegemoni, yaitu ketika nilai-nilai sistemik diterima begitu saja sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, yang “wajar” tersebut sebenarnya merupakan hasil dari distribusi kuasa yang tidak merata. Dengan demikian, “ujung-ujung nyo samo bae” bukan sekadar keluhan, tetapi tanda bahwa hegemoni telah bekerja hingga membuat masyarakat pasrah terhadap stagnasi.
Selain itu, fenomena tersebut dapat dilihat melalui teori reproduksi sosial, di mana institusi terus mewariskan pola dan kebiasaan dari satu generasi pemimpin ke generasi berikutnya. Dalam birokrasi yang kaku, pola kerja, prioritas kebijakan, dan relasi antar-elite diwariskan secara informal melalui mekanisme sosialisasi internal. Pemimpin baru belajar dari pemimpin lama, mengikuti jejak yang dianggap aman, dan akhirnya meneruskan praktik yang sudah terbukti bertahan. Di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di banyak daerah Indonesia, wajar jika muncul kesimpulan bahwa pergantian pemimpin hanyalah pergantian kursi, bukan pergantian cara berpikir. Di sinilah ungkapan itu menemukan relevansinya dalam realitas sosial.
Namun, situasi ini tidak sepenuhnya tanpa perlawanan. Dalam sosiologi kontemporer, masyarakat modern menunjukkan kecenderungan untuk semakin kritis, terutama melalui media digital. Ruang publik virtual menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan menuntut akuntabilitas. Walau demikian, suara-suara ini sering kali terpecah atau tidak terorganisasi, sehingga tidak selalu mampu mengganggu struktur kekuasaan secara signifikan. Fenomena ini menguatkan paradoks: kritik semakin lantang, tetapi perubahan tetap lambat; harapan semakin besar, tetapi hasilnya “samo bae”. Paradoks inilah yang memperkuat makna ungkapan tersebut dalam konteks jaman sekarang.
Dalam analisis yang lebih reflektif, ungkapan itu sebetulnya menggambarkan dilema sosial antara keinginan kolektif untuk berubah dan keterikatan pada kenyamanan struktur lama. Masyarakat menginginkan pemimpin yang tegas, inovatif, dan responsif, tetapi dalam praktiknya tekanan sosial untuk mempertahankan harmoni dan menghindari konflik sering kali lebih dominan. Hal ini menciptakan budaya kompromi yang ekstrem, di mana perubahan radikal dipandang sebagai ancaman, bukan solusi. Ketika budaya ini menguasai ruang publik, pemimpin baru pun akhirnya menyesuaikan diri demi menghindari gesekan sosial maupun politik.
Pada akhirnya, “ujung-ujung nyo samo bae” merupakan refleksi mendalam mengenai siklus kekuasaan dalam masyarakat. Ungkapan ini mengajak kita melihat bahwa perubahan itu sebenarnya tidak cukup hanya dengan mengganti figur. Perubahan yang substansial membutuhkan revitalisasi struktur, budaya politik, serta pola interaksi antara masyarakat dan pemimpin. Selama struktur tetap kaku dan budaya politik tidak mendukung transformasi, pergantian pemimpin akan terus memunculkan kekecewaan yang sama. Ungkapan itu, walau sederhana, menjadi suara kolektif yang mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak sekadar soal wajah baru, tetapi juga tentang sistem baru yang memungkinkan harapan baru benar-benar diwujudkan.
Salam “Samo Bae”. (R-1)
Recent Comments