PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) -Kementrian Dalam Negeri menggandeng Universitas Lampung (Unila) untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas aparatura desa, terutama para kepala desa di berbagai provinsi di Indonesia. Untuk itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dan Rektor Unila, Prof. Karomani menandatangi letter of intent (LOI) Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Jumat (25/3/2021), di Ruang Sidang Utama Rektorat Unila. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK Unila, Prof. Suharso.
Melalui Program RPL Desa, para kepala desa bisa menyandang predikat Sarjana hingga Doktor melalui penyetaraan pengalaman kerja yang relevan dengan materi perkuliahan di perguruan tinggi.
Penandatanganan LOI dilanjutkan dengan kuliah umum Sosiologi Fisip Unila dengan Tema “Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Pembangunan Partisipatif” yang disampaikan Yusharto Huntoyungo.
Yusharto mengatakan penandatangan LOI ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama tiga kementrian, yaitu Kemendikbudristek, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian Desa PDTT yang dilaksanakan pada medio 2021 lalu.
“Tiga kementrian telah menandatangani kerjasama untuk memberikan perlakuan pembelajaran kepada para perangkat desa mulai dari kepala desa, kepala urusan, kepala seksi, lalu anggota BPD yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau,” ujar Yusharto.
Menurut dia, program ini sangat dibutuhkan pemerintah terutama untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa yang jumlahnya 3.300 orang di 74.962 desa se-Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya membutuhkan keahlian dari para pakar dan akademisi di perguruan tinggi, termasuk Unila, untuk bisa bersama-sama memperbaiki kinerja perangkat desa seluruh Indonesia.
“Kami sangat berharap dengan letter of intent hari ini menjadi awal untuk kita bisa melakukan kerjasama lebih baik ke depan,” tuturnya.
Yusharto menegaskan, desa membutukan aparatur desa yang visioner. Kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga selaku perencana, pelaksana berikut mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. “Dengan demikian, tanggungjawab yang ada pada mereka sangat besar,” urainya.
Dia memaparkan, ada tiga peran yang dilakukan kepala desa, yaitu sebagai dinamisator, katalisator, dan sebagai pelopor. Sebagai dinamisator, kepala desa akan mengakselerasi berbagai keinginan yang timbul dari masyarakat terutama dalam perbaikan pelayanan publik. Sebagai katalisator, kepala desa ikut dalam bagian, tetapi tidak larut menjadi bagian dari proses itu sendiri.
“Fungsi kepala desa harus tetap menjaga kemurniannya, jangan sampai mereka terpengaruh. Contohnya desa-desa di Banyuwangi, mereka mengelola BUMDes tanpa berupaya mengkooptasi properti atau kepemilikan dari rakyat untuk menjadi bagian dari kepemilikan BUMDes semua. Ini menjadi salah satu penilaian bahwa mereka sudah menjadi katalisator yang baik,” tuturnya.
Sementara, sebagai pelopor, kepala desa harus berada di depan untuk menjadi contoh yang baik dalam pemerintah dan kehidupan bermasyarakat. Dalam keadaan seperti ini, lanjut Yusharto, dibutuhkan pemerintahan desa yang partisifatif, mampu melibatkan masyarakat dalam proses mulai dari perencanaan jenis pembangunan yang dilakukan, sampai tahap pelaksanaan.
Sementara, Rektor Unila, Prof. Karomani menyatakan, Unila siap bekerjasama dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa. Menurut dia, dengan jumlah desa di Indonesia hampir mencapai 75 ribu dari Sabang sampai Merauke menunjukkan negara Indonesia luarbiasa, memiliki SDA melimpah, wilayah begitu luas.
“Kalau kita tidak serius menangani bangsa ini, sayang banget, karena itu saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Dirjen untuk melakukan kerjasama meningkatkan kapasitas SDM apartur desa, wabilkhusus para kepala desa,” kata Karomani.
Dia menegaskan, Indonesia perlu orang-orang cerdas dalam mengelola pemerintahan desa. Dengan kondisi SDM Desa yang saat ini sekitar 80% merupakan lulusan SLTA, maka pengelolaan dana desa, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi belum serapi yang diharapkan.
“Karena itu, mulai hari ini kita bangun kerjasama, desa bukan lagi objek tapi menjadi subjek pembangunan,” tandasnya. (RINDA/R-1)
Recent Comments