PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Walikota Bandar Lampung menyerahkan dokumen laporan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bandar Lampung, Senin, (27/5/2024).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Aderli Imelia Sari, Dalam kesempatan itu, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana memaparkan jika Pemkot Bandarlampung telah menyusun laporan anggaran yang telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Lampung.
Hasil auditnyapun laporan keuangan kota dinyatakan secara WTP atau sesuai standar akuntansi pemerintahan, dikelola sesuai perundang undangan yang berlaku.
Esensi belanja dan pendapatan daerah pada tahun 2023 , PAD Bandarlampung dianggarkan Rp1,3 triliun dengan realisasi Rp694,6 miliar lebih atau tercapai 52,67 persen lebih dari target yang ditentukan, dan beberapa anggaran lainnya.
Pasca pemaparan delapan Fraksi menerima dan mengapresiasi laporan tersebut,namun Fraksi PDIP dan PKS memberikan catatan atas penyampaian walikota.
Fraksi Partai PDIP ýang sampaikan Sri Jamsari menyebut bahwa Walikota supaya lebih serius dalam menangani banjir parah yang ada mulai dari akhir Desember 2023 hingga awal tahun 2024.
“Kami juga tidak dapat mengabaikan masalah banjir ýang beberapa kali melanda kota Bandar Lampung, khususnya 2023 dan awal tahun 2024. Data penunjuk ada 6 Kecamatan ýang mengalami banjir cukup parah dengan ribuan warga ýang harus mengungsi. Ketinggian air mencapai 200cm seperti di Rajabasa, Nunyai, Pakir RS Urip, TBS, Bumiawaras,” kata dia.
Selain PDIP, ada Fraksi PKS ýang disampaikan Agus Djumadi juga meminta Pemkot Bandarlampung dalam catatannya diantaranya dalam bidang infrastruktur dimana kurangnya daerah resapan air, serta tegas menghukum pihak korporasi bila melakukan kecurangan yang merugikan rakyat.
“Hingga ketika musim penghujan tiba, Bandarlampung dikepung oleh banjir oleh karena itu kami meminta Pemkot Bandarlampung untuk tidak sembarangan dalam memberikan ijin investasi ekonomi lalu abai terhadap keselamatan warganya. Dan dalam bidang kesehatan meminta menambah anggaran bagi rumah sakit untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan apresiasi dan masukannya demi kebaikan Kota Tapis Berseri kedepannya.
“Pandangan fraksi-frakssi alhamdulilah semua ajuan dan pertanggung jawaban kita diterima dan harapan kita kedepan kota balam makin berkalborasi luarbiasa. Kota balam menjadi kota besar terbaik,”katanya.
Kemudian, Soal tambahan anggaran pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit, Bunda Eva menyebut hal itu memang menjadi prioritas bersamaan dengan program lainnya saat ini.
“Anggaran kesehatan ditambah, ya itu udah ditambah anggaran kesehatan pendidikan infrastruktur itu prioritaa karena keuangan daerah semua kita program jalanin kita sudah jalani. Apalagi kedepan pendidikan dan kesehatn besar anggarannya, jalan juga besar paling dipusat udah gak ngerti lagu i bantuan semua jalan-jalan sudah kita selesaikan. Masalah perda juga udah, masalah disabilitas permukiman sudah semua lakukan ini tidak lain kerja semua,” tandasnya.
Untuk diketahui selain pembahasan Rakerda Pertanggungjawaban APBD 2023, Paripurna tersebut juga membahas ajuan inisiatif 6 Perda Baru oleh DPRD Kota Bandar Lampung, ýang jawabannya akan disampaikan Walikota pada Selasa 28 Mei 2024.
Recent Comments