Antrean BBM di Lampung Disorot, Komisi XII Temukan SOP SPBU Bermasalah

PORTALLNEWS.ID ( LAMPUNG SELATAN ) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Komisi XII DPR RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau SPBU Candimas, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Jumat (9/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrean panjang BBM bersubsidi sekaligus memastikan distribusi solar dan Pertalite tepat sasaran.

Dalam sidak tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa stok Biosolar dan Pertalite di Provinsi Lampung dalam kondisi aman. Rantai pasok pengiriman BBM juga dipastikan berjalan lancar sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.

Meski demikian, tim menemukan sejumlah persoalan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan SPBU yang dinilai menjadi salah satu penyebab antrean panjang.

Putri menjelaskan, terdapat praktik satu operator melayani hingga empat kendaraan sekaligus. Selain itu, verifikasi QR Code dan STNK baru dilakukan ketika kendaraan sudah berada di depan dispenser pengisian.

“ Hasil sidak menunjukkan stok BBM aman dan mencukupi. Namun, kami menemukan adanya ketidakefektifan pada SOP pelayanan SPBU. Di antaranya, satu operator melayani hingga empat kendaraan sekaligus, serta proses verifikasi QR Code dan STNK yang baru dilakukan saat kendaraan sudah terparkir di depan dispenser pengisian,” ujar Putri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi XII DPR RI meminta Pertamina Patra Niaga dan pengelola SPBU menata kembali alur pengisian BBM, menambah jumlah operator, serta menempatkan petugas pengatur antrean atau marshaller sejak jalur masuk sebelum kendaraan menuju area pengisian.

Selain persoalan pelayanan, sidak juga menyoroti dugaan praktik kecurangan atau fraud dalam pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang dikenal dengan modus “helikopter”.

Modus tersebut dilakukan dengan memanfaatkan salinan QR Code yang dicetak atau berupa tangkapan layar (screen capture), kemudian digunakan secara bergantian untuk mengisi BBM pada beberapa kendaraan.

Dalam operasi pengawasan sebelumnya, tim gabungan bahkan menemukan satu unit truk yang membawa hingga 50 lembar cetakan QR Code.

Untuk menutup celah penyalahgunaan tersebut, Komisi XII DPR RI dan Pemprov Lampung menegaskan bahwa verifikasi QR Code harus dilakukan langsung melalui aplikasi resmi MyPertamina pada telepon genggam. Penggunaan QR Code dalam bentuk cetakan maupun foto tangkapan layar tidak diperbolehkan.

Pemprov Larang Kendaraan Dinas Gunakan BBM Subsidi

Gubernur Lampung menyambut baik pengawasan berkala yang dilakukan Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas. Pemprov Lampung menetapkan tiga fokus penataan distribusi BBM, yakni pembenahan SOP pelayanan SPBU, pencegahan praktik kecurangan, serta memastikan subsidi tepat sasaran.

Gubernur juga menegaskan larangan bagi seluruh kendaraan dinas atau operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan BBM bersubsidi.

“Kendaraan dinas SKPD tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Subsidi ini hak masyarakat yang membutuhkan,” tegas Gubernur.

Untuk membantu pemeriksaan di lapangan, Pemprov Lampung juga menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Petugas akan membantu memeriksa kesesuaian nomor polisi pada STNK dengan identitas kendaraan sebelum kendaraan memasuki jalur pengisian BBM.

Usulkan Penambahan Kuota BBM Subsidi

Di sisi lain, Pemprov Lampung telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat menyusul peningkatan konsumsi BBM subsidi di Lampung yang mencapai 23–26 persen.

Usulan tersebut mendapat dukungan Komisi XII DPR RI untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Perwakilan BPH Migas menyampaikan bahwa usulan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Lampung masih dalam proses kajian teknis secara nasional bersama pihak terkait.

Sementara itu, pengawasan terhadap kepatuhan operasional SPBU terus diperketat oleh Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan aparat penegak hukum (APH). Di Provinsi Lampung, sedikitnya 91 SPBU tercatat telah dikenai tindakan dan surat teguran atas berbagai pelanggaran operasional.

Pemprov Lampung bersama Komisi XII DPR RI mengimbau masyarakat yang tergolong mampu agar menggunakan BBM nonsubsidi sesuai peruntukannya. Dengan demikian, alokasi subsidi diharapkan dapat dinikmati masyarakat yang berhak, termasuk petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.