PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Senin (2/6/2025).
Kunjungan tersebut membahas sejumlah permasalahan di sektor bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan Lampung, khususnya terkait kesejahteraan buruh dan kesulitan yang dihadapi pengusaha.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mirza menegaskan dukungan penuh untuk penyelesaian persoalan yang terjadi. Ia menyatakan bahwa langkah penyelesaian akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
“Kami memahami permasalahan ini dan akan segera koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya KSOP dan Ditjen Hubla. Harapannya, kita bisa menemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” ujar Gubernur Mirza.
Permasalahan yang dihadapi sektor ini antara lain perang tarif bongkar muat yang menyebabkan jatuhnya harga di bawah standar operasional, berdampak pada kesejahteraan buruh. Selain itu, adanya dugaan monopoli pasar oleh perusahaan besar turut memperparah kondisi kompetisi dan membuat banyak perusahaan kecil bangkrut.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Lampung melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perhubungan akan melakukan kajian serta meninjau langsung kondisi di lapangan untuk menentukan langkah strategis penyelesaian.
“Kami akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Jika regulasinya jelas, akan kami tindak lanjuti dengan tegas demi kesejahteraan buruh dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.
Ketua Koperasi TKBM Panjang, Agus Sujatma, menyampaikan terima kasih atas kesediaan Gubernur menerima audiensi mereka. Ia berharap dukungan dari Pemprov bisa menghasilkan regulasi yang adil dan berpihak kepada semua pihak.
“Kami harap akan ada kebijakan yang mampu menjawab persoalan kami, demi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan buruh,” kata Agus.
Senada, Ketua APBMI Lampung Gaganden menyampaikan bahwa dari 59 perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Panjang, hanya 29 yang masih beroperasi, dan dari jumlah tersebut hanya 12 perusahaan yang rutin menjalankan aktivitas bongkar muat.
“Monopoli pasar dan perang harga telah membuat sebagian besar perusahaan kolaps. Kami sangat berharap Gubernur dapat hadir menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Dengan adanya perhatian dari Gubernur, para pelaku usaha dan buruh berharap tercipta regulasi yang sehat dan adil untuk keberlangsungan sektor bongkar muat di Provinsi Lampung.
.