PORTALLNEWS.ID ( JAKARTA ) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung atas keberhasilan mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK) sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi KPK terhadap komitmen Pemprov Lampung dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui sistem pendidikan formal.
Di Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai muatan lokal pada jenjang SMA dan SMK melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pendidikan karakter sekaligus membangun budaya integritas sejak dini di lingkungan sekolah.
Penerapan pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada pemahaman peserta didik mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian, dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum muatan lokal SMA dan SMK.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda. Karena itu, penanaman nilai antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas dan menjadi tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, serta pemerintah.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi proyek percontohan atau pilot project bagi daerah lain dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah diterapkan Lampung dapat diikuti pemerintah daerah lainnya sehingga pendidikan antikorupsi semakin luas diterapkan di Indonesia.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus menjadi kebiasaan atau gaya hidup, bukan sekadar materi pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai integritas dapat tertanam dan diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 sendiri merupakan bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas di lingkungan pendidikan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
Survei tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola pendidikan. Hasilnya menjadi dasar penyusunan rekomendasi untuk memperkuat pendidikan karakter serta membangun budaya antikorupsi di satuan pendidikan.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Provinsi Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi lokasi uji coba instrumen survei bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan dari KPK ini menjadi dorongan bagi Pemprov Lampung untuk terus memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan budaya integritas kepada generasi muda melalui dunia pendidikan.
