PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) -Pemerintah Provinsi Lampung terus menggenjot upaya penurunan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan strategis berbasis inovasi dan penguatan sumber daya manusia.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti penilaian kinerja pemerintah daerah terkait penurunan tingkat pengangguran oleh tim pusat secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja daerah, mencakup kebijakan, capaian, serta inovasi di bidang ketenagakerjaan.
Dalam pemaparannya, Marindo menyebut Lampung memiliki potensi besar dari bonus demografi, dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa dan didominasi usia produktif sebesar 69,24 persen. Namun, potensi ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti kualitas SDM yang perlu ditingkatkan, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, serta struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor pertanian.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat 4,21 persen. Meski sedikit meningkat, angka tersebut masih tergolong lebih baik dibanding sejumlah provinsi lain di Sumatera.
Persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen, serta tingginya pengangguran lulusan SMA dan SMK akibat ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung menetapkan sejumlah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029, antara lain transformasi ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja.
Salah satu program unggulan adalah “Desaku Maju” yang difokuskan pada penguatan ekonomi desa dan penciptaan lapangan kerja baru. Pada 2025, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp36,5 miliar untuk program penanggulangan pengangguran.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, hingga penempatan tenaga kerja. Melalui pelatihan vokasi, ratusan peserta telah memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Selain itu, berbagai langkah konkret turut dijalankan, seperti penyelenggaraan job fair, penguatan layanan penempatan tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan aplikasi pasar kerja “SiGajah”.
Pemprov juga memberi perhatian khusus pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan membatasi pengiriman pekerja migran non-skill.
Dari sisi kolaborasi, sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan program pemerintah pusat terus diperkuat. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis yang hingga awal 2026 telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota.
Ke depan, strategi berkelanjutan akan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, kemudahan investasi, pengembangan kawasan industri, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai peta jalan penciptaan lapangan kerja hingga 2029.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Lampung optimistis mampu menekan angka pengangguran secara bertahap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.