PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung terus memacu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan membentuk Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem sebagai upaya strategis untuk konsolidasi dan integrasi data yang akurat dan menyeluruh.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Presentasi PMO yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Senin (14/07/2025).
PMO ini akan menjadi pusat kendali dalam menyajikan informasi penting, termasuk data jumlah penduduk miskin ekstrem, pemetaan kantong-kantong kemiskinan, penyebab kemiskinan, serta daftar penerima manfaat berbagai program bantuan.
“Data yang terkumpul akan diolah secara cermat oleh BPS. Kami ingin memastikan setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran, menyasar masyarakat miskin ekstrem sesuai wilayah dan kebutuhan,” ujar Sekdaprov Marindo.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan data harus dilakukan secara presisi agar upaya pengentasan kemiskinan lebih efektif dan terukur.
Sementara itu, Mahir Bayasut, dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung (Bappeda), menjelaskan bahwa PMO ini juga berperan sebagai sistem pemantauan lintas dinas. Pihaknya akan mengintegrasikan seluruh bentuk bantuan, baik dari pemerintah, lembaga sosial, hingga donatur pribadi, untuk disesuaikan dengan data penerima berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Kita tidak ingin ada bantuan tumpang tindih. Bantuan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan masing-masing individu,” tegas Mahir.
Langkah ini dinilai membawa dampak positif dalam perumusan kebijakan publik yang lebih presisi, efisien, dan akuntabel. Selain mendorong koordinasi antarinstansi, PMO ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Dengan pendekatan berbasis data, Pemprov Lampung optimistis mampu menciptakan kebijakan sosial yang lebih tepat guna, transparan, dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.