PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur dengan memprioritaskan intervensi program kepada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling rentan.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).
“Kita pastikan seluruh program difokuskan kepada masyarakat paling membutuhkan, sehingga tepat sasaran dan dampaknya bisa diukur secara nyata,” ujar Marindo.
Ia menekankan pentingnya integrasi program dari pemerintah pusat hingga daerah agar berjalan selaras dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, pendekatan terpadu menjadi kunci agar peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai secara optimal.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menjelaskan DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin secara akurat melalui sistem by name by address. Dengan metode ini, pemerintah dapat mengetahui secara detail siapa penerima bantuan dan lokasi sasaran program.
“Data harus menjadi dasar kebijakan. Jika intervensi mikro tepat, maka dampak makro juga akan positif,” jelasnya.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Lampung tercatat sebesar 9,66 persen atau sekitar 800 ribu jiwa. Untuk mendukung analisis tersebut, BPS juga menghadirkan aplikasi visualisasi data “SIGER” yang mampu memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara rinci.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lampung, Anang Risgiyanto, mengakui masih terdapat tantangan dalam validitas data, seperti inclusion error dan exclusion error. Ia menilai pemanfaatan DTSEN dan aplikasi SIGER dapat memperbaiki akurasi melalui verifikasi lapangan.
Dari sisi pelaksanaan, Dinas Sosial mencatat tingkat kesalahan data masih mencapai 28,8 persen. Karena itu, penguatan peran operator desa dalam pemutakhiran data menjadi langkah penting, termasuk dengan dukungan insentif.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Lampung, Slamet Riyadi, menambahkan saat ini terdapat lebih dari 380 ribu penerima manfaat PKH dengan dukungan lebih dari 1.500 pendamping di seluruh wilayah Lampung.
“Pemutakhiran data terus kami lakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ke depan, Pemprov Lampung bersama BPS dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat integrasi data dan melakukan pembaruan secara berkala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program dalam menurunkan kemiskinan serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif. (*)