PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, meminta Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung memperkuat peran sebagai pusat analisis, koordinasi, dan pengendalian kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Arahan tersebut disampaikan Marindo saat memimpin rapat penguatan peran Biro Perekonomian di ruang kerja Sekda Provinsi Lampung, Jumat (28/8/2026). Penguatan ini ditujukan agar kebijakan ekonomi pemerintah daerah lebih terintegrasi, berbasis data, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Marindo mengatakan, Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengoordinasikan kebijakan ekonomi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.
“Biro Ekonomi ini lebih luas lagi. Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Ekonomi memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, ada lima peran strategis yang perlu diperkuat Biro Perekonomian, yakni economic intelligence, economic policy hub, economic control, economic problem solver, serta memastikan kebijakan pemerintah menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Pertama, melalui economic intelligence, Biro Perekonomian diharapkan mampu membaca perkembangan ekonomi sejak dini dan menyediakan informasi strategis bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, asisten, serta staf ahli. Informasi tersebut antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kedua, sebagai economic policy hub, Biro Perekonomian harus mampu mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, hingga perindustrian dan perdagangan.
Ketiga, fungsi economic control dilakukan melalui sistem peringatan dini terhadap indikator ekonomi strategis. Marindo mendorong pengembangan dashboard ekonomi Lampung yang menyajikan data secara harian, mingguan, dan bulanan, termasuk inflasi, harga komoditas, investasi, ekspor, kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta pertumbuhan ekonomi.
Keempat, Biro Perekonomian diharapkan menjadi pemecah masalah ekonomi dengan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan hasil analisis. Marindo mencontohkan intervensi pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian untuk merespons kenaikan harga beras sehingga tekanan inflasi dapat dikendalikan.
“Ketika saya rapat inflasi, harga beras naik. Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi,” jelasnya.
Kelima, setiap kebijakan pemerintah harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Marindo, analisis tersebut perlu diterapkan pada berbagai program lintas sektor, termasuk pertanian, kelautan, dan perikanan.
“Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak,” tegasnya.
Marindo menilai target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen pada 2030 bukan hal yang mustahil. Namun, pencapaiannya membutuhkan perencanaan yang terukur, koordinasi lintas sektor, evaluasi dampak program, serta respons kebijakan yang cepat dan tepat.
Karena itu, ia meminta jajaran Biro Perekonomian membangun budaya briefing secara rutin agar perkembangan ekonomi dapat dipantau dan persoalan yang muncul segera ditindaklanjuti.
Melalui penguatan tersebut, Biro Perekonomian diharapkan mampu menjadi pusat informasi dan analisis ekonomi bagi pimpinan daerah sekaligus memastikan kebijakan pemerintah lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat Lampung.