PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) — DPRD Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar di Balai Keratun Lantai 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD dalam forum tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan proses perencanaan pembangunan disusun secara terukur, aspiratif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Turut hadir anggota DPRD Abdul Aziz, Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, dan jajaran pejabat eselon II dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung.
Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyampaikan dukungannya terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh soliditas kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Ia mengingatkan seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi demi menghasilkan program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Giri juga menilai program nasional makan bergizi gratis memiliki peluang besar dalam membantu menurunkan angka kemiskinan, terutama jika melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS, Ahmadriswan Nasution, menunjukkan persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 10,62 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2024 dan Maret 2023.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan harus dirancang secara inklusif dan memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa target pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan tidak dapat bertumpu pada belanja APBD semata, melainkan perlu didorong melalui investasi serta penguatan sektor-sektor produktif.
DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD 2027 tersusun secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Recent Comments