PORTALLNEWS.ID (Jakarta) – Isu perubahan iklim menghadapi tantangan serius hingga saat ini, baik dari masyarakat dan pemerintah dalam negeri, maupun dari masyarakat global. Sementara, bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan cuaca dan iklim (hidrometereologis) terus meningkat secara tajam.
Hal ini disampaikan oleh Mahawan Karuniasa, anggota Indonesia Stakeholder Steering Group (ISSG) dan Founder/CEO Environment Issue, dalam kegiatan Green Press Community 2024, Sabtu, 23 November 2024, di Jakarta.
Konferensi bertajuk “Kesiapan Pemerintah Indonesia Menghadapi Isu Perubahan Iklim: Arah Ambisi, Tantangan Ekonomi, Diplomasi, dan Isu Transisi Berkeadilan” diselenggarakan oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) dan ClimateWorks. Dihadiri oleh para aktivis lingkungan, pakar perubahan iklim, jurnalis peduli lingkungan, dan stakeholder lainnya.
Mahawan mengatakan sepanjang 2023 hingga sekarang, lebih dari 5.000 bencana alam terjadi di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di berbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk yang ekstrem. Ia mencontohkan bencana banjir ekstrem yang terjadi di Valencia, Spanyol. Wilayah ini mengalami banjir ekstrem akibat curah hujan yang tinggi. Curah hujan setahun turun selama 8 jam menyebabkan bencana banjir luar biasa yang selama ini tak pernah terjadi.
Dosen dari Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia (UI) ini memaparkan, negara-negara di dunia telah membuat kesepatan Paris atau Paris Agreement pada 2015, bahwa dunia menjaga agar kenaikan suhu permukaan bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius. Jika terjadi kenaikan lebih dari itu, maka permukaan air laut akan naik, produksi pangan akan turun, dan cuaca ekstrem akan meningkat.
Faktanya, kondisi ini terjadi di Indonesia. Mahawan merujuk data dalam 20 tahun terakhir di mana bencana hidrometereologis (banjir, tanah longsor) meningkat tajam. Hingga saat ini, sudah lebih dari 5.000 kejadian bencana alam di Indonesia disebabkan oleh cuaca dan iklim.
“Sayangnya di tahun 2024 ini, kenaikan suhu permukaan bumi akan meningkat lebih dari 1,5 derajat celcius. Karena tahun lalu di 2023 sudah 1,4 derajat celcius. Akhir Desember, BMKG di seluruh dunia akan mengeluarkan angka terbaru,” katanya.
“Persoalannya, untuk mengatasinya rumit dan tidak mudah. Produksi emisi Indonesia di tahun lalu kurang lebih 1 miliar ton. Total seluruh dunia, kalau dijumlah kurang lebih 56 miliar ton, paling banyak adalah Amerika Serikat, melihat sejarahnya, mencapai 500 giga ton,” imbuh Mahawan.
Dia mengatakan, Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi sebanyak 32 persen. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia sudah membuat rencana program pengurungan emisi karbon. Namun, untuk mengimplementasi rencana tersebut membutuhkan kapasitas SDM, teknologi dan anggaran.
“COP (Conference Of the Parties) yang sekarang banyak bicara duit (anggaran mengatasi ancaman krisis iklim). Kemarin, dikutip dari Reuters, Presiden Prabowo mengatakan akan mewujudkan emisi bersih pada 2050 atau lebih cepat. Target negara maju adalah 2050. Nah ini hitungannya dari mana? Hitungan ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hitungan KLHK adalah pada 2060,” ujarnya.
Mahawan mendorong negara maju untuk mengambil peran aktif mengurangi emisi, dan di Indonesia butuh kesadaran bersama seluruh lembaga untuk sadar lingkungan, bukan hanya di darat, tapi juga di laut. Karena laut juga ikut terdampak jika kenaikan suhu bumi tidak terkendali.
Difabel Harus Dilibatkan
Kekhawatiran senada disampaikan oleh Farhan Helmy, Presiden Pergerakan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia. Menurutnya, Paris Agreement yang sudah berjalan selama 19 tahun, ternyata masih belum terwujud sebagaimana seharusnya. Apalagi, menurutnya, isu perubahan iklim juga kerap tidak menjangkau kelompok disabilitas.
Anggota Dewan Perubahan Iklim Nasional tahun 2010-2014 ini berharap teman-teman difabel bisa dilibatkan dalam isu perubahan iklim, sebab semua akan terkena dampaknya, termasuk teman-teman difabel. Dan teman-teman difabel akan merasakan dampak yang lebih berat.
“Climate change saat ini sudah semakin membahayakan. Tapi jarang sekali kelompok difabel ini dilibatkan dalam isu yang harusnya jadi bahan inklusi ini. Padahal ada dua prinsip penting perlu dijadikan pegangan untuk mewujudkan inklusifitas, pertama adalah no one left behind dan yang kedua adalah nothing about us without us. Padahal ukuran kemajuan adalah bagaimana perhatian dan kemajuan dialami oleh kelompok disabilitas, sebagai bagian dari kelompok rentan. Jadi jangan sok tahu tentang apa yang dirasakan oleh kelompok rentan, tanpa melibatkan kelompok rentan tersebut. Saya melihat di ruangan ini tidak ada kelompok rentan, yaitu disabilitas,” tegasnya.
Helmy berharap, isu climate change yang berbahaya ini bisa disuarakan bersama, termasuk melibatkan kelompok disabilitas. Sehingga semua orang terbangun kesadarannya untuk bergerak bersama. Menurutnya banyak hal yang bisa dikolaborasikan bersama antara kelompok rentan, pemerintah dan media untuk membangun dan menciptakan kesadaran bersama tentang membangun bumi yang lebih sehat dan lestari dengan melibatkan kelompok renta.
Literasi Masyarakat Masih Rendah
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga menyoroti kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim. Menurutnya, literasi masyarakat terhadap perubahan iklim pada saat ini masih rendah.
“Masih banyak orang yang tidak sadar bahwa perubahan iklim itu sudah terjadi dan perubahan iklim itu berbahaya,” kata Bambang dalam diskusi yang sama.
Bambang yang pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2016-2019 mencontohkan pengetahuan masyarakat tentang fenomena banjir di kawasan pesisir utara Jawa. Menurutnya, hanya segilintir orang yang memahami bahwa banjir rob yang terjadi di pesisir utara Pulau Jawa akibat naiknya permukaan air laut sebagai dampak pemanasan global.
Bambang juga menyoroti tantangan global dalam perubahan global. Mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru saja pulang dari perhelatan COP 29 di Baku, Azerbaijan, mengakui komitmen pendanaan negara-negara maju untuk mitigasi risiko perubahan iklim semakin melemah.
Energi Bersih Butuh Biaya Besar
Terkait tantangan dari dalam negeri, peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menambahkan transisi energi fosil ke energi bersih membutuhkan biaya yang besar. Heri mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini sangat bergantung pada energi listrik yang bersumber pada batu bara.
“Biaya tranformasi ke energi hijau sangat tinggi dan penuh ketidakpastian. Industri membutuhkan insentif untuk melakukan transisi energi,” katanya.
INDEF memperkirakan, Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar Rp 4.002,4 triliun mencapai target zero emission. Dana ini untuk kebutuhan aksi mitigasi sektor energi seperti pembangunan pembangkit energi terbarukan. Setiap tahun Indonesia membutuhkan dana Rp 308 triliun untuk mitigasi iklim. Kebutuhan ini sangat jauh dari angggaran pemerintah untuk kegiatan perubahan iklim yang hanya sebesar Rp81,4 triliun.
Bukan hanya masalah pendanaan. Heri menyebutkan beberapa tantangan lain dalam mitigasi risiko perubahan iklim. Diantaranya masalah tenaga kerja yang masih minim dalam ekonomi hijau, ketergantungan pada tenaga kerja asing, kesenjangan antara dunia pendidikan dan lapangan pekerjaaan, hukum dan aturan yang masih belum komprehensif serta keterbatasan teknologi dan infrastruktur. (RLS/R-2)
Recent Comments