PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Lampung menggelar diskusi publik membahas pentingnya keterwakilan perempuan di di lembaga penyelenggara/pengawas pemilu.
Sejumlah aktivis pemerhati perempuan dan akademisi juga menyoroti tidak adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga Bawaslu Lampung periode 2023-2028.
Diskusi bertajuk “Posisi Politik Perempuan hari ini. Pentingkah?’ digelar pada Rabu (2/8/2023) di Universitas Lampung. Acara tersebut dihadiri sekitar 70 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai organisasi pemerhati perempuan di Lampung.
Selain itu, hadir pula Komisioner Bawaslu Lampung Gistiawan dan angggota Tim Seleksi Bawaslu Lampung Mieke Yustina Ayu Ratna Sari. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Lampung Ari Darmastuti dan Handi Mulyaningsih juga dilibatkan menjadi pembicara diskusi tersebut. Diskusi publik diimoderatori oleh Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesi (FJPI) Lampung Vina Oktavia .
Ketua Forum Puspa Provinsi Lampung Yuli Nugrahani mengatakan, diskusi tersebut digelar sebagai respon atas penetapan dan pelantikan empat anggota Bawaslu Lampung periode 2023-2028 tanpa keterwakilan perempuan.
Diskusi digelar untuk menjaring opini berbagai lembaga yang diharapkan menjadi pertimbangan dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung yang saat ini tengah berlangsung.
“Puspa mengadakan diskusi ini untuk kesetaraan gender dengan beberapa nilai seperti penghormatan bersama terhadap sesama. Berita tentang penetapan anggota Bawaslu provinsi Lampung yang sudah ditetapkan. Berita itu memberikan kegelisahan khususnya pertanyaan, apakah perempuan ini masih dibutuhkan, perempuan ini pentingkah?,” ujarnya.
Yuli mempercayai bahwa kesetaraan gender sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Namun, ketetapan Bawaslu RI terhadap keanggotaan Bawaslu Lampung tanpa keterwakilan perempuan menjadi pertanyaan.
“Apakah mutu perempuan itu tidak bisa, atau apakah politik ini masih mendeskreditkan (perempuan). Kalau tema ini kita bahas kami ingin menolak SK itu, tapi apakah itu dimungkinkan oleh Bawaslu dan bagaimana? Paling tidak ruang kita pada perjumpaan ini menjadi pertimbangan, dan berharap ada tindak lanjut secara konkrit,” ungkapnya.
Pentingnya Keterwakilan Perempuan
Sementara itu, Akademisi yang juga Komisioner KPU Lampung periode 2014-2019 Handi Mulyaningsih berpendapat, perempuan semestinya mendapat tempat untuk bisa menduduki jabatan penting dalam lembaga penyelenggara/pengawas pemilu. Menurut dia, terdapat banyak permasalahan yang hanya bisa dilihat dari perspektif perempuan.
“Kalau kita harus tahu bahwa ada problem yang lebih pas didekati oleh perempuan. Ini soal sensitifitas dan perempuan lebih sensitif,” katanya.
Ia mencontohkan, dalam penentuan lokasi TPS, perempuan dapat memberikan masukan agar TPS dalam pemilu mudah dijangkau oleh perempuan hamil. Sosialisasi pemilu pada perempuan juga lebih optimal dilakukan oleh perempuan. Karena itulah, keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara/pengawas pemilu sangat penting.
Sayangnya, ia menyebut perempuan masih menghadapi problem kesenjangan dan marjinalisasi yang membuat perempuan tertinggal secara politik. “Bahwa Indonesia apabila melihat sejarah lebih banyak laki-laki, tokoh perempuan itu tidak banyak. Berapa sih perempuan di DPRD Lampung saat ini tidak sampai 30 persen,” tuturnya.
Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Lampung yang juga Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Aprilliati menuturkan, regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dalam bidang politik sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menyebut, komitmen untuk melibatkan perempuan bergantung pada keseriusan Bawaslu RI. Ia sangat menyayangkan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam Bawaslu Lampung.
Guru Besar Ilmu Politik Unila Ari Darmastuti berpendapat, tidak adanya keterwakilan perempuan dalam Bawaslu Lampung menandakan perjuangan perempuan dalam menuntut kesetaraan, khususnya di bidang politik belum berakhir. Selama ini, perjuangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan/politik telah menunjukkan hasil. Ia mencontohkan, keterwakilan perempuan di DPRD Lampung/pemerintahan telah melahirkan berbagai regulasi yang responsif gender.
Sementara angggota Tim Seleksi Bawaslu Lampung Mieke Yustina Ayu Ratna Sari menyampaikan, pihaknya telah berupaya memenuhi komitmen untuk mewujudkan komposisi minimal 30 persen saat proses seleksi. Masa pendaftaran calon anggota Bawaslu Lampung juga sempat diperpanjang untuk menjaring lebih banyak calon perempuan. Hingga seleksi delapan besar, Timsel Bawaslu Lampung merekomendasikan 7 nama laki-laki dan 1 nama perempuan ke Bawaslu RI.
Anggota Bawaslu Lampung Gistiawan mengatakan, Bawaslu Lampung berkomitmen untuk menjalankan proses pengawasan pemilu yang responsif gender. Ia juga mengharapkan keterlibatan berbagai organisasi pemerhati perempuan di Lampung dalam proses pengawasan Pemilu 2024 nanti. (RLS/R-1)
Recent Comments