Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Ada fenomena sosial yang menarik menjelang hari kemerdekaan tahun ini. Biasanya, memasuki bulan Agustus, simbol-simbol kebangsaan tumbuh hampir secara otomatis di ruang publik. Bendera nasional berkibar di depan rumah, menghiasi warung, dipasang pada kendaraan, menempel di truk-truk yang lalu-lalang di jalan, bahkan hadir di rumah-rumah sederhana. Tidak ada yang terlalu sibuk mempertanyakan profesi, kelas sosial, atau kondisi ekonomi. Untuk sesaat, semua seperti merasa menjadi bagian dari sebuah perayaan nasional yang sama.
Namun, suasana kali ini terasa berbeda. Bendera yang biasanya mudah ditemukan justru tampak lebih jarang. Tentu, tidak setiap rumah yang tidak memasang bendera sedang melakukan protes. Ada banyak alasan praktis dan personal yang mungkin menjelaskannya. Tetapi ketika sebuah kebiasaan sosial yang selama bertahun-tahun dilakukan secara spontan mulai kehilangan gairah, fenomena itu layak dibaca lebih jauh. Sebab dalam kehidupan sosial, tindakan sederhana sering kali menyimpan pesan yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan.
Ketiadaan bendera tidak serta-merta berarti hilangnya nasionalisme. Justru di sinilah persoalannya menjadi menarik. Seseorang dapat mencintai tanah airnya tanpa merasa puas terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Nasionalisme dan kepuasan terhadap pemerintahan adalah dua hal yang berbeda. Mencintai Indonesia tidak berarti harus selalu membenarkan setiap kebijakan negara. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti seseorang anti terhadap bangsa.
Pada perspektif politik kontemporer, hubungan antara warga dan negara tidak hanya dibangun melalui institusi formal, tetapi juga melalui simbol, emosi, pengalaman sehari-hari, dan rasa percaya. Bendera menjadi penting karena masyarakat memberikan makna kepadanya. Ketika seorang sopir memasang bendera di truknya, seorang pedagang mengibarkannya di depan warung, atau sebuah keluarga sederhana memasangnya di halaman rumah, tindakan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk partisipasi kewargaan. Mereka sedang mengatakan bahwa negara dan simbol kebangsaannya adalah bagian dari kehidupan mereka.
Oleh sebab itu, ketika ekspresi tersebut mulai berkurang, pertanyaan yang menarik bukan semata-mata mengapa masyarakat tidak memasang bendera.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah hubungan emosional antara warga dan negara sedang mengalami perubahan?. Di sinilah fenomena tersebut bersinggungan dengan konsep everyday resistance, yaitu gagasan bahwa perlawanan sosial tidak selalu tampil dalam bentuk demonstrasi besar atau tindakan politik terbuka. Dalam masyarakat yang kompleks, resistensi dapat muncul melalui tindakan sehari-hari yang sangat sederhana: tidak berpartisipasi, menarik diri, mengurangi antusiasme, atau memilih diam. Tidak semua diam adalah perlawanan, tetapi diam yang terjadi dalam konteks kekecewaan kolektif dapat menjadi bentuk komunikasi politik yang sangat halus.
Masyarakat tidak selalu harus berteriak untuk menyampaikan pesan. Kadang-kadang mereka cukup berhenti melakukan sesuatu yang sebelumnya dilakukan dengan sukarela. Ironisnya, gejala seperti ini muncul ketika komunikasi politik dari pusat kekuasaan justru semakin ramai. Pemimpin berbicara tentang keberhasilan, optimisme, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan masa depan bangsa. Pernyataan demi pernyataan diproduksi dan disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi. Namun, komunikasi politik pada dasarnya bukan monolog. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk berbicara, tetapi juga mendengarkan.
Di sinilah muncul persoalan yang lebih mendasar. Ketika bahasa kekuasaan semakin penuh dengan angka, program, pencapaian, dan optimisme, sementara pengalaman sehari-hari masyarakat terasa berbeda, terbentuklah jarak persepsi. Pemerintah merasa sudah menjelaskan banyak hal, sedangkan masyarakat merasa belum benar-benar didengarkan. Negara berbicara dalam bahasa kebijakan, sementara rakyat merasakan negara melalui harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendapatan, biaya pendidikan, pelayanan publik, dan berbagai tekanan kehidupan sehari-hari.
Maka, kalimat “pemimpinnya sibuk ngomong, rakyatnya hanya terbengong” sesungguhnya bukan sekadar sindiran. Ia menggambarkan persoalan komunikasi politik yang lebih serius. Terbengong bukan berarti rakyat tidak memahami keadaan. Terbengong bisa berarti sedang menghitung pengeluaran. Bisa berarti sedang membandingkan janji dengan kenyataan. Bisa berarti sedang menunggu apakah kata-kata akan berubah menjadi kebijakan yang benar-benar terasa. Bahkan, bisa juga berarti masyarakat sudah terlalu sering mendengar sehingga kata-kata kehilangan daya untuk menggerakkan emosi mereka. Yang lebih berbahaya bagi sebuah pemerintahan sebenarnya bukan kritik yang keras. Kritik keras masih menunjukkan keterlibatan. Orang yang marah masih memiliki kepedulian. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat berhenti marah, berhenti bertanya, berhenti berharap, dan memilih diam.
Karena itu, menjelang hari kemerdekaan, berkurangnya ekspresi simbolik kebangsaan sebaiknya tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan kedisiplinan memasang bendera. Ia dapat menjadi kesempatan untuk melakukan introspeksi yang lebih dalam tentang hubungan antara negara dan warga negara. Simbol nasional tidak akan memiliki kekuatan emosional hanya karena diperintahkan. Ia menjadi kuat ketika masyarakat merasa memiliki alasan untuk mengibarkannya.
Kemerdekaan bukan hanya tentang bendera yang berkibar di jalan-jalan, upacara yang berlangsung khidmat, atau pidato yang terdengar berapi-api. Kemerdekaan juga tentang perasaan warga bahwa mereka dihargai, didengarkan, dilibatkan, dan diperlakukan sebagai pemilik sah republik ini. Sebab ketika pemimpin terus berbicara sementara rakyat hanya terbengong, mungkin yang sedang bermasalah bukan sekadar cara pemerintah berbicara. Mungkin yang sedang hilang adalah percakapan antara negara dan rakyatnya.
Salam Merdeka (R-1)
Recent Comments