PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung saat mengikuti Exit Meeting Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Itjen Kemendagri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 5 hingga 12 Mei 2026. Pengawasan menyasar sejumlah organisasi perangkat daerah dengan fokus pada pengelolaan keuangan, pembangunan, pelayanan publik, aset daerah, hingga pelaksanaan program strategis pemerintah.
Sekda menjelaskan, hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Catatan yang diberikan tim pengawas diharapkan menjadi langkah pembinaan sekaligus deteksi dini agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia juga meminta seluruh OPD segera melakukan perbaikan dan melaporkan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Inspektorat Provinsi Lampung.
Sementara itu, Inspektur I Itjen Kemendagri Harun Yuni Aprin mengatakan pengawasan tahun ini mencakup aspek yang lebih luas dibanding sebelumnya. Fokus pengawasan meliputi pengelolaan keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga pelaksanaan program strategis nasional.
Menurut Harun, pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar perbaikan agar tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung semakin profesional dan efektif,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama Pemprov Lampung ke depan ialah penguatan tata kelola aset daerah. Pemerintah daerah menilai pengelolaan aset masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara bertahap, mulai dari administrasi, pemanfaatan, hingga pengamanan aset milik daerah.
Selain itu, Pemprov Lampung juga akan memperkuat koordinasi antar-OPD untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, seperti peningkatan pendapatan daerah, penguatan sektor pertanian, pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Pemprov Lampung menilai sejumlah indikator pembangunan daerah saat ini menunjukkan tren positif, termasuk penurunan angka kemiskinan. Meski demikian, hasil pengawasan tetap menjadi pengingat agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Pemerintah Provinsi Lampung optimistis tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tertib administrasi pemerintahan, serta membuat program pembangunan lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Recent Comments