PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Hak hidup merupakan hal paling mendasar yang tidak bisa diambil oleh siapapun atau dikurangi dalam kondisi apapun dan telah dijamin konstitusi. Sebaliknya, hukuman mati tetap ada dalam undang-undang Indonesia untuk mencegah dan menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, di mana penerapan pidana mati adalah salah satu contohnya.
Dalam Perma Nomor 1/2020 adapaun syarat penjatuhan hukuman mati bagi koruptor sebagai berikut :
1. Hakim tidak menemukan hal yang meringankan dari diri terdakwa.
2. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
3. Terdakwa korupsi Rp100 miliar atau lebih.
4. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
5. Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau menyuruh atau melakukan terjadinya tindak pidana korupsi.
6. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih.
7. Terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.
8. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan dampak nasional.
9. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.
10. Korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, di antaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas.
11. Nilai kekayaan terdakwa didapat dari 50 persen atau lebih dari hasil korupsi.
12. Uang yang dikorupsi dikembalikan kurang dari 10 persen
Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jelas sudah ada yang mengatur terkait sanksi pidana yang dilakukan koruptor bisa sampai pada pidana mati. Tetapi pada kenyataanya koruptor di Indonesia tidak ada yang sampai dipidana mati. Bahkan korupsi sudah sampai ratusan triliun, korupsi bantuan sosial, sanagat miris bukan? Tetapi kenyataannya bukan mendapat sanksi seberat mungkinz, malah mendapat kortingan atau potongan hukuman dan sel tahanan yang mewah. Hukuman yang dijatuhkan pada koruptor ternyata tidak membuat efek jera kepada koruptor dan pelaku koruptor di Indonesia juga semakin bertambah.
Apakah pidana mati adalah hukuman yang sesuai untuk memberikan efek jera kepada pelaku koruptor? Komnas HAM berkata bahwa pidana mati bukan solusi pemberantasan korupsi. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menilai vonis hukuman mati bukan lah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi, karena selain tidak cukup efektif mengatasi tindak pidana korupsi, juga bertentangan dengan norma hak asasi manusia.
Menurut Taufan, Indonesia tidak saja dinilai dari seberapa kuat membangun sistem pencegahan dan penindakan terhadap praktek korupsi, tetapi juga akan dinilai seberapa jauh memiliki komitmen kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Strategi pemberantasan korupsi yang efektif lebih diprioritaskan oleh Taufan Damanik daripada hukuman mati sebagai sanksi.
Menurutnya, salah satu cara untuk memerangi korupsi adalah dengan memperbaiki tata kelola secara menyeluruh dan sistemik dari akar masalahnya. Selanjutnya, dalam hal budaya korupsi yang luas di masyarakat, misalnya, dengan mendorong pendidikan kepatuhan terhadap hukum dari usia dini dan menerapkan pemerintahan yang bersih di semua tingkat pemerintahan.
Kenyataan yang ada di Inodenesia koruptor semakin merajalela.
Lantas, jika kita berkaca dari negara lain yang memberlakukan pidana mati terhadap koruptor justru semakin mengurangi kejahatan korupsi yang merugikan negara ini. Meskipun banyak pejabat telah dihukum atas kasus korupsi, hukuman tidak membuat pejabat atau orang lain jera untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. Terutama suap, masih dianggap sebagai budaya di Indonesia.
Mahfud MD selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengakui, korupsi di Indonesia ini sudah parah dan merajalela. Sehingga Indonesia perlu belajar dari negara lain yang berani mengambil langkah yang besar untuk menumpas kejahatan korupsi.
Negara Letvia dan China yang mau mengambil langkah besar untuk menumpas kejahatan korupsi. Ke dua negara ini memberlakukan pidana mati bagi pelaku koruptor. Letvia adalah salah satu negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi sebelum tahun 1998. Namun Letvia memberlakukan Undang-Undang pemotongan generasi. Pada kenyataannya negara Letvia sekarang negara bebas korupsi. Begitupun dengan negara China dari tahun 1998 sampai tahun 2007, China menjatuhi hukuman mati sebanyak 4.800 kali, tetapi sekarang negara China pun menjadi negara yang tingkat korupsinya rendah dan bahkan menjadi negara bersih korupsi.
Penulis memberi opini bahwa Indonesia adalah negara yang menjamin hak untuk hidup, tetapi kalau kejahatan yang dilakukan sudah merugikan negara dengan batasan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang dan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan untuk yang mau melakukan korupsi juga akan berfikir berulangkali karena akan tahu sanksi yang akan diterima. Sembari jangan ada lagi hukuman yang dipotong dan sel tahanan yang begitu mewah bagi para koruptor. Pada usia dini anak Indonesia juga seharusnya dikenalkan tentang pendidikan agama, moral sehingga tidak akan melakukan kejahatan khususnya korupsi. (R-2)
Penulis : Mahasiswa Universitas Lampung Widya Agusiani Putri Br Tarigan
NPM : 2112011429
Matakuliah : Politik Hukum Pidana
Dosen Pengampu : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H
Recent Comments