PORTALLNEWS.ID ( Pesibar ) Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi terkait Ranperda APBD Kabupaten Pesibar Tahun Anggaran 2025. Rapat ini berlangsung di ruang paripurna DPRD Pesibar pada Rabu (6/11/2024) dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, dengan kehadiran 20 dari 25 anggota DPRD.
Turut hadir Pj. Sekda Drs. Jon Edwar, M.Pd., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Audi Marpi, S.Pd., M.M., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, M.P., para kepala OPD, Forkopimda, serta camat di Pesibar.
Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, Zulqoini Syarif menyebutkan bahwa terbatasnya jumlah SDM masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada bidang pajak dan retribusi daerah. “Pemkab akan menambah dan meningkatkan SDM sesuai kapasitas untuk meningkatkan PAD, meski tentu saja membutuhkan tambahan anggaran,” jelasnya.
Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Pesibar, melalui BPBD, terus berupaya meningkatkan mitigasi bencana dengan mengedukasi masyarakat serta memasang rambu evakuasi di berbagai wilayah. “Kami berkomitmen untuk memaksimalkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama tsunami,” ujarnya.
Terkait ketergantungan yang besar pada dana transfer pusat, Wakil Bupati menyatakan bahwa pendapatan transfer mencapai Rp831 miliar, mencakup DAU, DAK, dan bantuan lain untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. “Ketergantungan ini menjadi tantangan, namun kita akan terus memperkuat ekonomi lokal agar lebih mandiri,” tambah Zulqoini.
Zulqoini juga menanggapi usulan Fraksi NasDem untuk mengembangkan digitalisasi pelayanan publik di Pesibar. Ia menekankan pentingnya transparansi, namun mengakui tantangan geografis yang menyebabkan banyak daerah belum terjangkau internet cepat. “Pemerintah daerah akan berkomitmen secara bertahap, dengan skala prioritas, untuk memperluas layanan digital,” ungkapnya.
Mengenai swasembada pangan, Wakil Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Pesibar, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), berupaya meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. “Kami juga mengupayakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan hortikultura skala kecil,” jelasnya.
Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemkab untuk menarik investor dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat perizinan terpadu. “Kami berupaya memudahkan perizinan dengan layanan one-stop service, untuk mendorong investasi di Pesibar,” kata Zulqoini.
Terkait masukan Fraksi PDI Perjuangan tentang anggaran berimbang, Zulqoini menyatakan bahwa penyusunan APBD 2025 telah mengikuti pedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemkab bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk pembentukan satgas perlindungan.
Wakil Bupati juga mengakui adanya wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Beberapa proyek jalan dan infrastruktur lain sudah direncanakan, termasuk peningkatan jalan di Pekon Pagar Bukit dan Kecamatan Lemong pada RKA DPUPR Tahun 2025.
Pemkab juga akan melanjutkan pembangunan kantor PKK yang sudah berkontrak senilai Rp2,9 miliar dan diharapkan bisa difungsikan tahun depan. Rekomendasi dari Pemprov Lampung terkait evaluasi anggaran juga akan diperhatikan.
Menanggapi Fraksi PPP, Wakil Bupati menyampaikan bahwa tema pembangunan 2025 adalah “Pemantapan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas SDM,” dengan lima prioritas utama, termasuk reformasi birokrasi dan peningkatan ekonomi lokal.
Fraksi PKB menyampaikan keinginan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasi serta pemerataan infrastruktur jalan dan fasilitas umum. Menanggapi hal ini, Pemkab akan menyesuaikan alokasi anggaran agar tetap fokus pada kebutuhan yang mendesak.
Zulqoini menjelaskan bahwa Pemkab terus mempererat komunikasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan bantuan pusat, terutama di bidang sosial. “Kami akan terus memperluas koordinasi untuk mencakup bidang pemberdayaan sosial juga,” ujarnya.
Pemkab Pesibar juga akan memperhatikan pokok-pokok pikiran anggota DPRD di tiap dapil untuk mendukung pembangunan yang lebih merata. Hal ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif.
Fraksi Golkar menyampaikan agar Pemkab menjaga arus kas yang baik sehingga tidak menghambat proyek pembangunan. Zulqoini memastikan bahwa target pendapatan dan belanja APBD telah direncanakan dengan cermat berdasarkan potensi pendapatan daerah yang ada.
Fraksi Golkar juga meminta rehabilitasi Bendungan Way Bambang di Pekon Tanjung Kemala, yang akan segera direncanakan pada APBD Perubahan 2024 dengan pendanaan dari DAK atau DAU.
Mengenai usulan untuk merehabilitasi SMPN 15 Krui dan SDN 05 Sukanegara, Pemkab memastikan penanganan prioritas untuk perbaikan sekolah-sekolah ini dalam anggaran 2025.
Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa pemekaran pekon seperti Kunyaian Agung dan Cukuh Bunjak tengah dievaluasi, dan jika memenuhi syarat, pekon-pekon tersebut dapat diusulkan menjadi pekon definitif.
Menjawab pandangan Fraksi Amanat Indonesia Raya mengenai defisit anggaran, Zulqoini menyatakan bahwa defisit Rp1 miliar akan ditutupi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Skema pembayaran utang akan dibahas bersama DPRD.
Permintaan untuk menjelaskan belanja operasi yang meningkat karena kenaikan gaji CPNS dan PPPK serta biaya tak terduga sebesar Rp7 miliar dijawab Zulqoini sebagai alokasi anggaran untuk situasi darurat dan mendesak.
Pemkab Pesibar juga berencana menuntaskan prioritas pembangunan jalan penghubung antar pekon yang menjadi fokus Fraksi Golkar dalam RKA DPUPR Tahun 2025, termasuk jalan di Villa Repong Way Batu – Pahmungan, dan lingkar kantor camat Bangkunat.
Recent Comments