PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelatihan vokasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi desa. Komitmen tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Dalam paparannya, Marindo menjelaskan Provinsi Lampung memiliki potensi bonus demografi dengan jumlah penduduk mencapai 9,52 juta jiwa, di mana 69,24 persen merupakan usia produktif. Namun, potensi tersebut masih menghadapi tantangan berupa kualitas SDM yang belum merata, tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas relatif rendah.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat 4,21 persen. Meski mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut masih lebih rendah dibanding sejumlah provinsi lain di Pulau Sumatera.
Menurut Marindo, tantangan lain yang masih dihadapi adalah tingginya tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen serta masih banyaknya lulusan SMA dan SMK yang belum terserap dunia kerja akibat ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah memasukkan berbagai program strategis dalam RPJMD 2025–2029, di antaranya transformasi ekonomi yang inklusif, revitalisasi pendidikan vokasi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Desaku Maju, yang berfokus pada penguatan ekonomi desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Pada 2025, Pemprov Lampung mengalokasikan Rp36,5 miliar atau sekitar 0,48 persen APBD untuk mendukung program penanggulangan pengangguran.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, layanan penempatan kerja, serta perencanaan ketenagakerjaan. Hingga 2025, sebanyak 928 peserta telah memperoleh sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Selain itu, Pemprov Lampung juga memperluas layanan ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan bursa kerja, pelatihan kewirausahaan, penguatan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta pengembangan aplikasi informasi pasar kerja SiGajah.
Pemerintah juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta memperketat pengiriman pekerja migran non-skill sebagai upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Dalam mendukung penciptaan lapangan kerja, Pemprov Lampung memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah pusat. Salah satunya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Februari 2026 telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperkuat strategi penurunan pengangguran melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan investasi, pengembangan kawasan industri, dukungan kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai peta jalan penciptaan lapangan kerja hingga 2029.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Lampung optimistis mampu menurunkan angka pengangguran secara bertahap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Recent Comments