PORTALLNEWS.ID (Jakarta) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dari prakiraan consensus forecast sebesar 6,5% (yoy) pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022.
Menurut dia, perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya keras yang ditempuh pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia (BI), serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Upaya yang ditempuh dalam perkembangannya dapat mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM dan menurunkan tekanan inflasi, termasuk harga pangan. Ini sejalan dengan respons untuk menjaga keterjangkauan harga, mengelola ketersediaan pasokan, meningkatkan kelancaran distribusi dan memperkuat strategi komunikasi.
Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran 3,0%±1% pada 2023.
Kesepakatan ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TPIP di Jakarta, Senin (20/2/2023) yang turut dihadiri oleh Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri I BUMN, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama BULOG, dan para pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan Kementerian/Lembaga anggota TPIP.
Airlangga mengatakan, kelima langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.
“HLM TPIP merupakan agenda strategis untuk mencapai capaian 2023 terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran dan Idul Fitri 2023. Beberapa hal juga dilakukan untuk mencapai 3,0%±1% pada tahun 2023 sesuai dengan APBN,” ungkap Airlangga pada konferensi pers usai HLM TPIP dikutip dari ekon.go.id.
Langkah strategis yang pertama adalah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% – 5,0%.
Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.
Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
Menurut Airlangga, TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024.
Sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi.
Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”.
Anggaran Ketahanan Pangan Rp104,2 T
“Dari anggaran ketahanan pangan, tadi disampaikan Ibu Menteri Keuangan ada Rp104,2 triliun ada di K/L maupun di non K/L. Kemudian ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, mendorong sinergi agar inflasi IHK tetap dalam sasaran 2023. Tentunya, ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi (yang kuat) untuk perekonomian di tahun 2023,” tutup Airlangga. (R-1)
Recent Comments