PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat BB untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan A- untuk Reformasi Birokrasi (RB). Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan kinerja akuntabilitas dan reformasi birokrasi yang baik di tingkat daerah.
Capaian itu disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira, dalam kegiatan Asistensi SAKIP dan Zona Integritas (ZI) di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/6/2026).
Budi mengatakan capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemprov Lampung untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota.
“Provinsi Lampung bisa menjadi contoh karena capaian SAKIP-nya sudah BB dan reformasi birokrasinya juga tertinggi dengan nilai A- di atas 84,” ujar Budi.
Namun, Budi mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah. Hingga kini, belum ada pemerintah kabupaten maupun kota di Lampung yang berhasil mencapai predikat BB untuk SAKIP maupun nilai reformasi birokrasi di atas 80.
Karena itu, Kementerian PANRB mendorong Pemprov Lampung lebih aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut Budi, peningkatan kualitas birokrasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari proses perbaikan tata kelola yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun.
“Dulu membutuhkan waktu 14 tahun untuk meningkatkan nilai dari predikat C menjadi B. Artinya, capaian hari ini merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja,” kata Marindo.
Menurutnya, peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu fokus Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Setiap program yang dibiayai APBD didorong agar memiliki manfaat yang jelas dan terukur bagi masyarakat.
Marindo menegaskan capaian SAKIP dan reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif. Peningkatan tersebut harus tercermin dalam kualitas perencanaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelayanan publik.
Pemprov Lampung juga terus memperkuat sinergi antara Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah.
Dengan capaian tersebut, Lampung diharapkan mampu menjadi penggerak peningkatan akuntabilitas kinerja di kabupaten dan kota. Penguatan SAKIP dan reformasi birokrasi ditargetkan bermuara pada pelayanan publik yang lebih efektif, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Recent Comments