PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum strategis perencanaan pembangunan daerah, yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus bertumpu pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Sekitar sepertiga PDRB Lampung berasal dari sektor ini, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertanian.
Dengan luas lahan mencapai 1,8 juta hektare, komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong menjadi andalan. Namun, Gubernur mengakui sistem ekonomi pertanian selama ini belum sepenuhnya berpihak kepada petani, akibat fluktuasi harga dan panjangnya rantai distribusi.
“Dulu pendapatan petani padi hanya sekitar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan, bahkan petani singkong hanya sekitar Rp1 juta. Ini berdampak pada kemiskinan di desa dan rendahnya PAD daerah,” ujarnya.
Menurutnya, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota juga masih tinggi, di mana perputaran uang lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan.
Seiring kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga komoditas, kondisi mulai membaik. Harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan. Ketersediaan pupuk juga mendorong kenaikan produksi hingga 14 persen.
Pemerintah Provinsi Lampung pun menyiapkan berbagai program lanjutan, seperti pengembangan pupuk organik cair di seluruh desa yang ditargetkan rampung pada 2027, guna meningkatkan produktivitas hingga 15 persen.
Selain itu, hilirisasi pertanian diperkuat melalui penyediaan mesin pengering (dryer) di desa. Dari kebutuhan sekitar 500 unit, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil panen, menekan biaya logistik, serta mengurangi kerusakan infrastruktur.
Penguatan sumber daya manusia juga menjadi fokus melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa. Program ini bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
Pemprov Lampung juga membuka peluang kerja ke luar negeri melalui program vokasi migran dengan target penempatan tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 8 persen, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan wilayah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta evaluasi capaian pembangunan. Ia juga mengingatkan agar penyusunan RKPD 2027 mengacu pada prioritas nasional.
Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, menambahkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 berada di kisaran 6,3 hingga 7,5 persen sebagai langkah menuju 8 persen pada 2029, dengan fokus pada produktivitas dan investasi.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang menjadi pokok pikiran DPRD. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur irigasi, seperti Bendungan Way Sekampung dan Margatiga, guna mendukung produktivitas pertanian.
Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi desa, serta mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung.
Recent Comments