PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat ekosistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui sinergi pemerintah, keluarga, organisasi masyarakat, serta forum anak di tingkat daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menyambut kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Fauzi dalam rapat koordinasi bersama Forum Puspa, Forum Anak Daerah (FAD), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Dinas PPPA kabupaten/kota se-Lampung di Ruang Abung, Balai Keratun, Minggu (26/7/2026).
Jihan mengatakan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, isu perempuan dan anak kini tidak cukup ditangani sebagai program sektoral, tetapi harus menjadi gerakan bersama.
“Kehadiran beliau menjadi simbol bahwa Lampung ini tentu saja menjadi perhatian, dan memang kami butuh sekali untuk bisa dikawal betul oleh Ibu Menteri dalam menjalankan apa yang menjadi tugas perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ujar Jihan.
Salah satu gerakan yang telah dilakukan Pemprov Lampung adalah pelibatan keluarga dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) melalui gerakan “Ayah Mengantar Anak ke Sekolah”. Program tersebut dinilai dapat memperkuat keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan tumbuh kembang anak.
Untuk memperluas pemberdayaan hingga tingkat desa, Pemprov Lampung juga mengembangkan Program Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Menuju Indonesia Emas atau Desa TAPIS. Program tersebut diperkuat melalui Bimbingan Teknis Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
Jihan mengatakan sekitar 9 hingga 11 persen perempuan di Lampung tercatat sebagai kepala keluarga. Karena itu, kelompok tersebut perlu mendapat penguatan kapasitas agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Ini perlu kita tata ekosistemnya agar mereka punya peluang lebih baik dalam mengembangkan kapasitas mereka sebagai kepala keluarga perempuan. Maka keluarga dengan intervensi ini, kami berharap keluarga akan lebih kuat,” katanya.
Di bidang partisipasi anak, Pemprov Lampung telah memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah juga memperkuat Puspaga untuk membantu orang tua menerapkan pola pengasuhan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman.
“Kami percaya bahwa anak-anak bukan hanya objek pembangunan, mereka adalah bagian dari solusi bangsa. Mereka memiliki hak untuk didengar, untuk berpendapat, dan juga berkontribusi terhadap lingkungan sekitar,” tegas Jihan.
Dalam perlindungan perempuan dan anak, Pemprov Lampung menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kekerasan dan perundungan. Penguatan layanan dilakukan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk melalui kolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum.
“Di sisi perlindungan pun komitmen kami sangat jelas. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kami terus memperkuat layanan mulai dari pendampingan hukum, pendampingan psikologis hingga rehabilitasi,” ujar Jihan.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari investasi menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data BPS yang dipaparkannya, perempuan mencapai 49,4 persen dan anak-anak 31,6 persen dari populasi Indonesia.
“Artinya perempuan dan anak memiliki posisi dan peran yang sangat strategis untuk Indonesia ke depan, khususnya untuk 2045. Karena anak-anak kita hari ini adalah pemimpin Indonesia masa depan,” tegas Arifah.
Arifah juga mengungkapkan data SIMFONI PPA yang mencatat 35.020 kasus kekerasan dengan 36.920 korban sepanjang 2025. Ia menyoroti rumah tangga sebagai salah satu lokasi yang paling banyak terjadi kekerasan, dengan pelaku yang umumnya merupakan orang terdekat korban.
Selain kekerasan fisik dan psikis, Arifah mengingatkan tantangan baru di era digital, seperti kecanduan gawai dan paparan konten pornografi yang dapat berdampak terhadap kesehatan mental anak.
Menurutnya, pengasuhan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perlindungan anak tidak cukup dilakukan dengan membatasi lingkungan secara fisik, tetapi harus membangun karakter dan kesadaran anak dari dalam diri.
“Kita enggak bisa membentengi anak kita dengan dinding atau pagar beton yang tinggi. Maka benteng yang harus kita berikan adalah benteng yang ada di dalam hati anak-anak kita,” katanya.
Arifah mengapresiasi Provinsi Lampung yang telah membentuk UPTD PPA di seluruh kabupaten/kota. Ia mendorong peningkatan kualitas layanan, sarana dan prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia pendamping.
Menteri PPPA juga mendorong optimalisasi program “Kemudi” agar aspirasi dan rekomendasi Suara Anak Indonesia dapat tersampaikan secara langsung kepada para pengambil kebijakan di daerah.
Pemprov Lampung berharap penguatan kolaborasi tersebut mampu memperluas akses pemberdayaan perempuan, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak di Lampung.
Recent Comments