PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) penyusunan peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kamis (9/4/2026).
Rapat strategis yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat implementasi transaksi non-tunai di seluruh lini pemerintahan daerah.
Marindo menegaskan, tujuan utama digitalisasi bukan sekadar sistem, tetapi membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas daerah dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi dengan instansi vertikal seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam mengatasi kendala regulasi yang masih dihadapi pemerintah daerah.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota diminta memperkuat komitmen terhadap indikator ETPD, termasuk kedisiplinan dalam pelaporan sebagai bagian penting dari penilaian kinerja.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong keberhasilan ETPD.
Menurutnya, digitalisasi transaksi daerah sejalan dengan arahan nasional untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
HLM ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026. Penilaian akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni proses, output, dan outcome.
Keberhasilan program akan diukur dari dampak nyata di lapangan, seperti peningkatan transaksi non-tunai, kepatuhan pajak daerah, serta percepatan penyerapan anggaran.
Melalui langkah ini, Pemprov Lampung optimistis digitalisasi keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Recent Comments