PORTALLNEWS.ID – Calon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2, Yusuf Kohar memaparkan visi-misinya dalam debat publik pertama pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung 2020, Rabu (14/10/2020), di Ballroom Hotel Sheraton.
Yusuf Kohar menyampaikan visinya adalah mewujudkan Bandar Lampung makmur, unggul dan berkeadilan.
Yusuf menjelaskan, makmur adalah adalah suatu kondisi terwujudnya Bandarlampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang mandiri, berdaya saing dengan kehandalan infrastruktur menuju kota cerdas (smart city) berbasis ITE dan berwawasan lingkungan.
Sedangkan unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan ruhani.
“Kalau sudah sehat akan bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0,” ujar Yusuf Kohar.
Selanjutnya berkeadilan, kata Yusuf Kohar, adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan proporsional dengan menumbuhkan keberdayaan sosial, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi idustri kreatif atau stard up.
“Untuk mewujudkan visi tersebut, kami pun telah menyiapkan lima misi utama,” tutur Yusuf Kohar.
Lebih lanjut, Yusuf Kohar menjelaskan, misi pertama membangun kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, ditandai dengan peningkatan PAD, tumbuhnya sektoril, berkurangnya angka pengangguran serta berkembangnya ekonomi kreatif, pariwisata, seni dan budaya, stard up dan UMKM.
Kedua, mewujudkan infrastruktur kota yang handal serta meningkatkan sarana dan prasarana dasar di tingkat lingkungan, RT/RW yang nyaman dan aman serta ramah lingkungan.
Misi ketiga mewujudkan SDM yang hebat, berdaya saing, sehat jasmani dan ruhani, berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta budaya.
“Keempat mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan berimbang antara tiga pilar utama pembagnunan, yaitu masyarakat, pemerintah kota, dan swasta,” terangnya.
Terakhir mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi.
Agar bebas korupsi, caranya dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarkat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.
